oleh

Sah, APBD Kabupaten Natuna Tahun 2019 Rp1, 270 Triliun

MEDAKO. CO. ID, Natuna – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna tahun 2019 telah ditetapkan. Melalui rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi-fraski DPRD kabupaten Natuna, terhadap rancangan peraturan daerah.

Rapat Paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi-fraski DPRD kabupaten Natuna tahun 2019, dihadiri oleh Bupati Natuna, didampingi Wakil Bupati, disamping Ketua DPRD, dan di didampingi wakil ketua DPRD, acara berlangsung di aula kantor DPRD kabupaten Natuna. Jl. Yos Sudarso Batu Hitam Ranai, Senin malam, 26 Nopember 2018.

Setelah mendengarkan penyampaian hasil Fraksi-fraksi dari ke 6 partai, Ketua DPRD kabupaten Natuna, Yusrifandi menuturkan sesuai APBD Kabupaten Natuna Tahun 2019 yang telah disahkan tersebut sebesar Rp 1.135.519.000.000, dengan uraiannya Pendapatann Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 56.575.721.686 yang bersumber dari pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana Perimbangan sebesar Rp 910.268.417.700 yang bersumber dari Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 168.674.860.614 yang bersumber dari Pendapatan Hibah dan Bos, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa dan Dana Insentif Daerah.

Sedangkan Rencana Belanja APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.270.201.900.000, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 491.392.687.041, Belanja Langsung Rp 778.810.212.959.

Selain itu, terdapat pembiayaan yang bersumber dari penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah tahun 2018 sebesar Rp 139.682.900.000, Pengeluaran pembiayaan yang berasal dari permintaan modal investasi pemerintah daerah sebesar Rp 5.000.000.000 dan pembiayaan netto sebesar Rp 134.682.900.000.

Dengan telah disahkannya APBD Kabupaten Natuna tahun 2019, Yusripandi meminta agar seluruh unsur pemerintah daerah Kabupaten Natuna dapat meningkatkan kinerjanya dan menyelaraskan pemikiran dalam meningkatkan pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat.

“Semoga apa yang kita lakukan bisa terhujut seperti apa yang kita inginkan, selanjutnya nota keuangan yang sudah di setujui akan diserahkan kepada gubernur KEPRI untuk di sahkan,”paparnya. (Redaksi).

News Feed