oleh

Penerapan BBM Satu Harga di Natuna Terkendala Sarana Transportasi Antar Pulau

Medako.co.id, Natuna – Meski sudah berupaya maksimal menerapkan BBM Satu Harga di Natuna, namun dalam perjalanan semua tidak berjalan maksimal. Salah satu kendala utama yang membuat penyaluran BBM Satu Harga di Natuna tersendat adalah soal sarana transportasi antar pulau yang masih terbatas.

Sarana pengangkut BBM berupa Kapal Motor (KM) yang biasa digunakan oleh para agen masih menjadi kendala utama. Sebab sarana yang digunakan belum aman dan sering mengalami musibah kebakaran dalam proses pengangkutan BBM ke pulau-pulau di Natuna.

Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal ketika menghadiri undangan rapat koordinasi bersama Badan Pengangkut Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di ruang rapat Lantai IV BPH Migas, Rabu 23 Oktober siang, menyampaikan secara terang-terangan, bahwa ada beberapa kendala yang dialami oleh para Lembaga Penyalur BBM Satu Harga di Natuna.

Diantaranya tidak tersedianya kapal pengangkut BBM standar yang dapat mendistribusikan BBM ke Pulau-pulau di wilayah Kabupaten Natuna.

“Saat ini, pendistribusian BBM di Natuna masih menggunakan kapal-kapal kayu dan menggunakan drum-drum plastik. Sehingga sangat beresiko tinggi terhadap terjadinya bahaya kebakaran yang dapat merenggut korban jiwa dan tenggelamnya kapal-kapal kayu yang mengangkut solar ke Lembaga Penyalur BBM Satu Harga di Kecamatan Pulau Laut,”teramg Hamid.

Bahkan pihaknya mencatat, sejauh ini telah terjadi insiden kecelakaan terhadap kapal pengangkut BBM Satu Harga diwilayah Kabupaten Natuna, yang sebagian diantaranya menyebabkan korban jiwa.
“Sudah banyak korban jiwa, dalam penyaluran BBM satu harga di Natuna, akibat sarana transportasi yang digunakan masih belum aman,”terang Hamid.

Selain itu, ketersediaan BBM dilokasi tersebut tidak dapat continue, karena sistem Delivery Order (DO) untuk pembelian BBM yang diterapkan oleh PT. Pertamina, terkadang SPBU tidak beroperasi, karena persoalan keuangan internal yang mundur. Sehingga belum dapat melaksanakan DO ketika stock BBM habis.

Disampaing itu, potensi gelombang tinggi di perairan Kabupaten Natuna mencapai ketinggian 5 meter, juga menjadi kendala tersendiri. Sehingga tidak kondusif untuk aktifitas transportasi laut guna mendistribusikan BBM Satu Harga ke antar Pulau.

Kendala terakhir, lanjut Hamid Rizal, karena belum adanya kewenangan yang jelas Pemerintah Daerah dalam legalitas pengaturan dan pengawasan terhadap Lembaga Penyalur BBM Satu Harga. Karena melihat konstelasi kewenangan daerah menurut undang-undang Pemerintah Daerah nomor 23 tahun 2014 secara jelas menyangkut urusan pengelolaan Sumber Daya Alam dibidang Minyak dan Gas Bumi.

Dalam rapat tersebut, PT. Pertamina berjanji akan membuat kajian lebih lanjut dengan PT. Pertamina Patra Niaga, tentang masalah dan solusinya, dalam rangka menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM ke Kecamatan Pulau Laut dan Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna. Hal itu sesuai amanat undang-undang nomor 22 tahun 2001 pasal 8 ayat 2, yaitu Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM, yang menyangkut komoditas vital dalam memenuhi hajat hidup orang banyak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, apabila dimungkinkan dalam pengangkutan BBM menggunakan Kapal PELNI, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh PT. Pertamina Patra Niaga, selaku BU Izin Usaha Pengangkutan Migas. Dan akan menyampaikan laporan kepada Pemerintah terkait fasilitas sarana yang digunakan.

Dengan adanya rapat koordinasi yang dipimpin oleh Komite BPH Migas, Hendry Ahmad, serta dihadiri oleh Kemenko Kemaritiman, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Migas, PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pertamina Patra Niaga tersebut, Hamid Rizal berharap kedepan tidak ada lagi kendala yang berarti, yang menyangkut pendistribusian BBM Satu Harga diwilayahnya.

Hamid mengatakan, bahwa masyarakat Natuna, khususnya yang berada di Pulau-pulau, sangat terbantu dengan adanya program BBM Satu Harga dari Pemerintah Pusat tersebut. Terutama bagi para nelayan, yang selalu membutuhkan BBM jenis solar untuk keperluan melaut.

Ada 4 (empat) titik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) BBM Satu Harga, yang tersebar di wilayah Kabupaten Natuna.

Diantaranya SPBU Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur, yang dikelola oleh PT. Bintang Utara Mandiri, SPBU di SKPT Selat Lampa Kecamatan Pulau Tiga yang dikelola oleh PT. Sunarco, SPBU di Kecamatan Serasan yang dikelola oleh PT. Sindu Widyatama dan SPBU di Desa Air Payang Kecamatan Pulau Laut yang dikelola oleh PT. Rafafa Putra Natuna. (Red)

Editor : Papi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed