oleh

Masyarakat Anambas Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dari Pemerintah

MEDAKO.CO.ID, Anambas- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan terhadap nelayan, buruh bongkar muat dan penjaga kampung. Sosialisasi digelar di Pelabuhan Tarempa, Rabu 16 Oktober 2019.

Dalam sosialisasi itu disampaikan bahwa Pemkab Anambas akan melindungi masyarakat dengan BPJS Tenagakerjaan sebanyak 4.361 orang. Adapun sektor yang menerima BPJS tersebut pekerja bukan penerima upah. Seperti nelayan, buruh, KJK dan lainnya. Langkah ini diambil Pemda memiliki jaminan saat terjadi kecelakaan kerja, sakit ataupun meninggal dunia.

Plh. Bupati Kabupaten Anambas, Wan Zuhendra mengatakan untuk tahap awal dimulai pada Oktober hingga akhir 2019. Adapun tahap selanjutnya, pada 2020, seluruhnya akan ditanggung pemerintah. Selama setahun penuh.

Zuhendra menjelaskan, pada dasarnya program ini untuk seluruh masyarakat. Namun untuk saat ini masih banyak administrasinya masih belum lengkap, sehingga belum semua tercover. Dengan demikian, pemerintah bersama organisasi-organisasi yang memayungi terus meminta untuk melengkapinya.

“Untuk perorangan iurannya sebesar Rp16.800 dan semuanya dibayarkan oleh pemerintah kepada BPJS. Program ini merupakan persiapan dan antisipasi untuk meringankan beban masyatakat,” katanya.

Masyarakat peserta sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan.
Masyarakat peserta sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan.

Ia juga menegaskan kepada BPJS agar mempermudah serta mempercepat klaim apabila terjadi kecelakaan kerja ataupun kematian. “Jangan sampai pembayaran kami lancar, namun klaim lambat. Hal ini akan menjadi persoalan nantinya,” tutur Zuhendra.

Maka, diharapkan kepada para peserta agar segala yang berkaitan administrasi klain BPJS, seperti KTP, disimpan rapi.

Kepala DPMPTSP Nakertrans Anambas, Yunizar menambahkan bahwa dari usulan segmen para pekerja penerima upah, datanya masih belum lengkap. Hingga hasil validasi yang bisa diberikan bantuan tahap pertama ini baru 4300 orang. Itu untuk tiga bulan pertama ini.

“Usulan awal itu 6.400 orang. Namun karena masih ada kekurangan-kekurangan di administrasi, jadi baru 4.300 kepala yang masuk. Komitmen Pemerintah Daerah di tahun 2020 nanti semua akan ditanggung Pemerintah,” katanya.

Reporter: Muslim

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed