oleh

Laporan Keuangan Pemprov Kepri WTP Lagi

MEDAKO.CO.ID, Kepri- Pemerintah Provinsi Kepri kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2018.

Penyerahan hasil pemeriksaan disampaikan pada sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepri, Kamis, 23 Mei 2019.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dalam sambutannya mengatakan bahwa WTP kali ini yang ke 9. “Dengan opini WTP yang telah diterima ini pengolaan keuangan harus semakin baik, transparan dan akuntabel,” katanya.

Nurdin mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi BPK yang hampir dua bulan lebih melakukan pemerikasaan laporan keuangan Pemprov.

Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kepri, Azhar mengatakan dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, kepala daerah wajib menyusun laporan keuangan dan pemeriksaan atas laporan tersebut merupakan bagian dari tugas konstitusional dari BPK.

“Tahun 2018 merupakan tahun keempat bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah menggunakan berbasis aktual yang mana diharapkan Pemda dapat lebih komperhensif dalam menyajikan seluruh data keuangan. Secara Nasional pun kami laporkan pada 2017 sebanyak 411 daerah mendapat opini WTP meningkat dari 2016 berjumlah 378 daerah,” ujar Azhar.

Pemeriksaan, ia melanjutkan, memiliki tujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran yang disajikan. Pemeriksaan dimaksudkan bukan untuk mengungkapkan penyimpangan meski demikian pemerika menemukannya yang berdampak bagi kerugian negeara harus diungkapkan.

“Dengan demikian opini yang diberikan termasuk pernyataan profesional mengenai kewajaran bukan menjamin tidak adanya kesalahan ataupun kemungkinan timbul kesalahan dikemudian hari,” katanya.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak juga memberikan apresiasi kepada jajaran BPK atas terlaksananya laporan hasil pemeriksaan ini. Adapun penyerahan LHP ini merupakan amanat aturan perundang-undangan. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan atas laporan yang telah disajikan secara wajar dalam semua hal.

“Harapan kami tentu Pemprov Kepri dapat mempertahankan opini yang didapat karna DPRD pun melihat kinerja yang ditunjukan Pemprov Kepri dipandang cukup memuaskan,” ujarnya.

Dalam opini yang disampaikan tersebut terdapat 4 kriteria, meliputi kesesuaian antara laporan dengan standar akuntabilitas, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Jumaga menyampaikan bahwa setelah penyampaian opini dan penandatanganan dokumen serta penyerahannya, LHP akan dipelajari oleh DPRD untuk ditindaklanjuti dan dibahas.

“Paling lambat 60 hari setelah penyampaian,” kata ia.

Reporter: Kristanto

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed