oleh

Bupati Sambut Baik, Langkah Pemerintah Percepat Ambil Alih FIR dari Tangan Singapura

MEDAKO.CO.ID, Natuna – Langkah pemerintah Indonesia mempercepat pengambilan alih kontrol ruang udara atau Flight Information Region (FIR) zona ABC yang meliputi wilayah udara, Tanjungpinang, Batam dan Natuna Provinsi Kepulauan Riau dari tangan Singapura disambut baik oleh Bupati Natuna Hamid Rizal.

Berdasarkan informasi berkembang diberbagai media, pemerintah Indonesia menargetkan pada tahun 2019, ruang udara tiga wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yang selama ini masih dibawah kendali negara Singapura akan diambil alih.

Bahkan pemerintah, telah menargetkan pembangunan Pangkalan TNI AU tipe C di Batam Provinsi Kepulauan Riau untuk menunjang sarana pengambilan alih FIR dari tangan Singapura.

Pengambilan alih tangan pengendalian kontrol ruang udara oleh pemerintah Indonesia semula ditargetkan pada tahun 2020 dipercepat, pada tahun 2019.

Bupati Natuna Hamid Rizal, sangat memyambut baik langkah pemerintah mempercepat mengambil alih kendali kontrol ruang udara dari tangan negara tetangga Singapura. Ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara, terutama daerah perbatasan seperti Natuna.

Bupati Natuna Hamid Rizal memberi keterangan kepada wartawan terkait pengambilan alih FIR Kepri dari Singapura kota

“Kita sebagai salah satu kawasan yang selama ini, wilayah udaranya masih dibawah kendali Singapura sangat menyambut baik, jika pemerintah mempercepat pengambilan alih kendali FIR dari tangan Singapura. Ini bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara, tidak hanya di darat dan laut saja, tetapi juga di udara,”ujar Hamid di gedung Sri Srindit, Senin 7 Desember 2019.

Dengan begitu, kata Hamid Natuna menjadi kawasan yang telah berdaulat secara utuh, karena ruang udara telah dikuasai negara sepenuhnya.

Secara lembaga, terang Bupati Hamid pemerintah daerah selalu menyampaikan kepada pemerintah pusat diberbagai kesempatan agar pengambilan alih FIR ini dipercepat.

“Saya selalu menyampaikan kepada pemerintah pusat, diberbagai kesempatan agar FIR wilayah Kepri termasuk Natuna secepat diambil alih dari tangan Singapura. Kemaren waktu rapat bersama Menkopolhukam juga saya sampaikan hal yang sama agar FIR kita ini dikelola oleh negara sendiri bukan orang luar,” ucap Hamid.

Hamid juga menambahkan, pengambilan alih kontrol ruang udara ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab ini menyangkut kerja sama dan hubungan internasional. Tidak hanya dua negara antara Indonesia dan Singapura saja, tetapi juga ada Malaysia dalam pengendalian FIR yang telah berlangsung sejak lama itu.
Untuk itu, Bupati Hamid sangat berharap agar lobi-lobi tingkat Internasional bisa berjalan dengan baik antara Pemerintah Indonesia dan Singapura. Sehingga pengambilan alih FIR tiga wilayah di Kepri termasuk Natuna tidak ada kendala.

“Kita selalu dorong pemerintah agar upaya pengambilan alih FIR ini berjalan lancar,”ucapnya.

Catatan Sjarah,!!
Lalu bagaimana bisa Singapura punya hak mengatur ruang udara yang jelas-jelas masuk ke wilayah Indonesia? Jawabannya ada pada konvensi International Civil Aviation Organization (ICAO) di Dublin, Irlandia, pada 1946.

Kala itu forum ICAO mempercayakan Singapura dan Malaysia untuk mengelola FIR Kepri. Singapura memegang kendali sektor A dan C, Malaysia mengendalikan sektor B.

Alasannya sederhana, Singapura yang saat itu masih koloni Inggris dianggap mumpuni secara peralatan dan sumber daya manusia. Lagipula, otoritas Singapura yang saat itu paling dekat dengan FIR Kepri.

Lalu pada 1993, dalam sebuah pertemuan ICAO di Bangkok, Thailand, pemerintah gagal meyakinkan forum. Alasannya, Indonesia dianggap belum memiliki peralatan dan infrastuktur yang memadai untuk mengendalikan FIR Kepri. (Red).

News Feed